Cendekiawan Indonesia di Simpang Jalan

Cendekiawan Indonesia di Simpang Jalan

oleh: Ahmad Nashih Luthfi

26 Juni 2004

Siapakah cendekiawan itu? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Yang beraliran Bendaisme akan menempatkan kelompok ini sedemikian tingginya, hampir absolut. Sedangkan yang anti justru merelativisir maknanya, sehingga siapapun bisa menjadi cendekiawanan. Barangkali cendekiawan hanya ada dalam bayangan, semacam imagined communities dalam pencitraan Anderson. Terdapat banyak pendapat Namun ada benang merah yang menghubungkan pemikiran Julien Benda, Alvin Gouldner, Martin Heidegger, Edward Said, dan Antonio Gramsci dalam melihat kaum ini, yakni relasi. Gejala kecendekiawanan sifatnya lebih relasional; antara sistem pengetahuan (modal simbolik), modal ekonomi, dan modal kultural. Cendekiawan berada di tapal batas antara modal dan kekuasaan di satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain. Dalam relasi itu cendekiawan mempertahankan apa yang disebut sebagai the culture of critical discourse.

Menurut saya kaum intelektual kehilangan arti ketika ia berada pada dua kondisi sekaligus. Pertama, ia menempatkan diri, seperti yang diidealkan Julien Benda, sebagai orang yang kegiatan utamanya bukanlah mengejar tujuan-tujuan praktis, tetapi mencari kebahagiaan dalam mengolah seni, ilmu atau renungan metafisik. Mereka adalah para ilmuwan, filosof, seniman dan ahli metafisika yang mendapat kepuasan dalam penerapan ilmu pengetahuan. Kaum cendekiawan dalam posisi itu meyakini adanya “kebenaran universal”. Namun apa sebenarnya yang disebut “kebenaran universal” yang “obyektif” ada “di atas sana”, “nilai-nilai abadi yang tak terikat suatu kepentingan tertentu” lantas dijadikan pegangan normatif bagi mereka, apa arti kebenaran itu dan untuk apa? Bila kebenaran itu adalah suatu teks, akankah ia teks yang berhenti pada dirinya? Agaknya, Benda ingin menyamakan kaum intelektual dengan agamawan sebagai penyampai teks kebenaran dari Tuhan. Bagi saya pemahaman ini menjadi mandul.

Mengikuti cara berpikir dari sistem pewahyuan Alquran; nash Alquran hanya menjadi teks yang absolut (khaliq) saat ia berada di tahapan lauhulmahfudz, dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Kita harus lihat bahwa nash Alquran tersebut menggunakan bahasa Arab. Bahasa sebagai konsensus manusia yang tidak saja bentuk ujaran atas penamaan benda-benda, namun sebagai sistem komunikasi tentang dan atas kebudayaan masyarakat, dan hasil pemikirannya. Dengan demikian, ketika Allah menggunakan bahasa Arab sebagai alat ujarnya, ia sedang menyepakati tatanan (konsensus) yang ada di tengah masyarakat kala itu, dengan secara timbal balik, sebagai produsen atas realitas sosialnya. Ia menjadi nilai-nilai dan tatanan moral.[1] Tuhan saja rela “turun tangan” bersekutu dengan manusia, mengapa kaum yang disebut intelektual tidak dalam pemahaman Benda? Kalau persoalannya adalah kekhawatiran mereka melakukan pemihakan terhadap kekuasaan, politic passion, bukan berarti meng-excuse mereka untuk tidak terjun di tengah-tengah masyarakat, dan hanya menjalani “fungsi tradisonalnya”; semacam guru, ulama atau administrator.

Kaum intelektual demikian luhur dan asketisnya. Pandangan Benda semacam itu adalah refleksi dari kaum intelektual/agamawan Abad Tengah, para moralis yang kegiatannya menjadi perlawanan terhadap realisme massa. Massa yang cenderung mengikuti kehendak-kehendak pribadi yang sifatnya sesat. Abad Tengah, masa ketika a man could escape from civil jurisdiction by pleading that he was a ‘clerk’ and therefore subject to eccleastical court.[2] Masa caesaropapisme malah sebaliknya. Agama dan negara (caesar) sedang bersekutu. Agamawan yang notabene adalah intelektual embody dalam negara, menjadi aturan norma itu sendiri. Pengkhianatan menjadi tuduhan yang tak lagi relevan, karena siapa berhianat terhadap siapa tak lagi jelas tatkala kaum agamawan (yang berkoinsidensi dengan negara) vis a vis dengan masyarakat yang juga adalah jamaah dan warga negara.

Selain itu, ada satu pertanyaan penting menyangkut eksistensi kelompok ini. Apakah kecendekiaan masih menjadi kategori sosial yang terpisah dari kategori-kategori lain, apakah masih dibedakan antara “kaum terdidik” dan “kaum tidak terdidik”? Selama ini mereka dikategorikan sebagai kelas menengah dengan segenap ideologi dan gaya hidupnya. Apakah sistem pengetahuan yang mereka miliki senantiasa menjadi alat tawar yang menentukan dalam masyarakat? Bukankah kekuasaan dan modal yang menjadi explanatory device-nya. Terkecuali bila sistem pengetahuan itu (tidak dalam pengertian Andersonian) bagian dari kekuasaan, power dalam pengertian Foucault.

Belajar dari Martin Heidegger mengenai tugas mahasiswa Jerman, kaum intelektual harus mempunyai ikatan kepada Volkgemeinschaft, mengambil bagian dalam keseluruhan usaha masyarakat sebagai anggota bangsa. Mereka memasuki beragam profesi yang tersedia dalam masyarakat; apoteker, dokter, arsitek, akuntan, pengusaha, politisi, guru, profesor, ilmuwan, pastor paroki, pemborong, kontraktor, dan sebagaianya. Semua itu berpijak pada asumsi bahwa profesi untuk melayani pengetahuan, bukan sebaliknya. Persoalan semakin rumit tatkala kita melihat (dalam kapitalisme global kondisi demikian tidak terelakkan) posisi cendekiawan yang tak ada bedanya dengan warga negara lainnya.

Kedua, mereka yang melakukan pemihakan terhadap kekuasaan, politic passion, saat sasaran relasi diarahkan ke negara. Bagaimana dengan pemihakan terhadap masyarakat? Untuk kasus Indonesia apa yang disebut “intelektual organis” dengan melakukan pemihakan dan kepentingan tertentu (masyarakat) agaknya yang lebih diterima. Pemihakan itu menjadi ideologis sifatnya. Berkebalikan dengan Benda yang justru pada posisi itu kaum intelektual telah melakukan penghianatan, the betrayal of intelectualls. The clerk of today, almost without exception and whatever their standing, have betrayed the cause of speculative thought to the interest of to political passion, demikian tegasnya.

Dalam kasus Indonesia, sebutan cendekiawan lebih terasosiasikan dengan adanya organisasi-organisasi profesi; Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Masyarakat Sejarah Indonesia, Sarjana Ilmu Politik, HIPIIS, ICMI, CSIS, dan semacamnya. Pengimajinasian yang semakin “kongkrit” dengan adanya oragnisasi-organisasi itu. Kecendekiawanan memang bisa dihubungkan dengan apapun, kecuali dengan darah dan agama. Cendekiawan Ambon, Jawa, Sunda, Betawi, atau Cendekiawan Islam dan Katholik menjadi suatu pemandangan yang aneh. Apa arti kedaerahan dan keagamaan itu, sebagai ideologikah atau “kebetulan” yang hanya berfungsi sebagai “strategi penyapaan”? Malahan kata sifat itu akan menyusutkan arti kecendekiawanan. Bahkan apa yang dianggap “kongkrit” itu bisa juga semakin mereduksi maknanya.

Dalam kajian Daniel Dhakidae, baik ICMI maupun CSIS lahir dari dan didukung oleh kekuasaan Orde Baru. Meski dalam tubuh kedua organisasi tersebut terdapat berbagai karakter dan kelompok, namun secara relatif mereka sangat diuntungkan oleh kekuasaan Orba. Melalui patronase Letjend Alamsyah Ratu Prawiranegara ICMI didirikan pada tahun 1990. Diketuai oleh Dr. Habibie yang kala itu juga menjabat sebagai Wapres, duduk di dalamnya para ilmuwan, birokrat (menteri), dan jenderal yang telah pensiun. ICMI menjadi organisasi semipolitik yang gagap menghadapi isu-isu demokratisasi, HAM dan isu-isu lain tentang kekuasaan. Demikian pula CSIS, mulai dari dasar-dasar pemikirannya yang mendukung “filosofi” Orba tentang keselarasan; manusia dengan totalitasnya dalam negara sebagai diri dan warga. Melalui perselingkuhannya dengan militer (Ali Murtopo, LB Moerdani), mantan aktifis partai (Hary Tjan S), mesin politik birokrasi (Daod Joesof dan kelompok kekaryaan atau Golkar), CSIS yang didirikan tahun 1971 itu menjadi semacam “kabinet bayangan” dalam pemerintahan Orba. Orde Baru merupakan antithesis dari Orla, CSIS menjadi think tank dalam kebijakan ekonominya, termasuk “warisan islamphobia” yang mengidentikkan Islam dengan Darul Islam.

CSIS ikut mensosialisasikan phobia itu kepada kader-kader katolik (kebanyakan mahasiswa) melalui program KHASEBUL, Khalwat Sebulan. Progam bergaya intelijen yang didirikan oleh Pater Beek, SJ. yang konon adalah seorang agen CIA. Dalam sebulan itu peserta khasebul diajari cara menyamar, menyabot rapat, memprovokasi lawan, memilih waktu penyusupan, serta mencari (dan mengamati) kontra‑intelijen yang disusupkan oleh musuh. Di Khasebul kegagalan mencari musuh yang disusupkan di pihak "kita" mendapat hukuman yang serius, yaitu dihukum dengan cambuk kawat berduri di seluruh badan oleh direktur Khasebul. Sebelum dicambuk peserta Khasebul diingatkan lebih dahulu bahwa cambuk ini mirip dengan cambuk yang digunakan untuk mencambuki Yesus. Lulusan Khasebul diharapkan akan tertanam doktrin kuat bahwa Islam adalah musuh, bahkan keong alias lulusan khasebul, siap memegang senjata melawan Islam.[3]

Seorang peserta khasebul menggambarkan; “Pengalaman saya sebagai lulusan Program Khasebul, ketika lulus dan kembali lagi ke kampus, lama‑lama saya sadari rupanya saya telah menjadi seorang paranoid. Saya begitu curiga dan takut terhadap semua hal yang berbau Islam: dosen muslim, masjid kampus, HMI dan bahkan teman‑teman muslim yang abangan sekalipun. Yang paling menyakitkan saya adalah setelah mengetahui ternyata Pater Beek sebelum meninggal dirawat oleh psikiater Sidarta karena menderita: paranoid. Artinya saya tidak hanya diwarisi ideologinya tetapi komplit dengan penyakitnya![4]

Dalam hal ini (setelah perseteruan Soeharto dan Jenderal Soemitro dengan Ali Moertiopo terutama kasus Malari) bandul Orba berayun ke orang Islam sampai puncaknya pada akhir 1980an itu.

Bagaimana posisi cendekiawan sekarang?

Sementara, sekarang negara (berangsur-angsur melanda Indonesia) semakin dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional, transnasional (Trans-National Coorperations), bahkan metanasional. Negara-bangsa berakhir, tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melindungi warga negaranya yang miskin-papa, korban dari liberalisme ekonomi. Privatisasi, deregulasi, denasionalisasi lahir bagian dari kebijakan IMF dan World Bank yang semakin menunjukkan tergadainya negara. Investasi asing dipermudah, pinjaman bank perusahaan besar dikenai bunga rendah sebaliknya kredit usaha kecil dibebani bunga sampai dengan sekitar 25%. Fenomena serupa yang barangkali dapat diperbandingkan dengan Amerika semasa Ronald Reagen dengan New-Right-nya yang neo-konservatif; dihapuskannya pajak orang kaya sehingga mengurangi pembelanjaan negara terutama dalam tunjangan sosial terhadap kaum papa Amerika.[5] Lantas di mana posisi cendekiawan dalam kondisi semacam ini? Saat ia demikian liat menjadi bagian dari kekuatan kapitalisme dan globalisasi, kemana budaya kritik mereka arahkan. Kekuatan yang dihadapi sulit dirumuskan, jauh melampaui batas-batas negara dan bersifat massif.

Belum lagi, akhir-akhir ini kita melihat banyaknya kalangan akademisi atau pengajar di berbagai perguruan tinggi yang terjun ke dunia politik praktis untuk kepentingan pemilu (legislatif maupun capres-wapres). Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah bentuk pengkhianatan ataukah sebaliknya sebagai bagian dari sifat organismenya. Politik memang bukan hanya persoalan academic matter atau kecanggihan berpikir yang eruditif, namun mereka harus sadar bahwa politik menghamparkan jebakan-jebakan yang sulit ditoleransi oleh nurani maupun rasionalitas keilmuan. Sementara kita bisa melihat bahwa beberapa menyebut dirinya sebagai partai kader, kaderisasi yang ibarat nyawa bagi parpol. Mungkin bisa dipersamakan dengan PSI pada masa kepemimpinan Syahrir.

Kita sedang menunggu; apakah para cendekiawan itu akan larut dalam dunia partai politik ataukah bisa mewarnai dunia itu dengan wajah yang lebih fair. Melalui kata-kata Heidegger kita masih bisa optimis, “hendaknya semua itu berpijak pada asumsi bahwa profesi untuk melayani pengetahuan, bukan sebaliknya”.

---

[1] Melalui cara pandang ini, kita bisa mendekati (menafsirkan) Alquran dari dua pendekatan sekaligus, intrinsik (literary criticism) maupun konteks. Pendekatan literer (seperti yang diusulkan oleh Amin al Khulli misalnya) akan melihat Alquran sebagai produk suci berbahasa Arab sehingga harus didekati dengan ilmu bahasa Arab dan kesusastraannya. Amin Al-Khuli menyebut metode yang digagasnya dengan istilah al-manhaj al-adabi fi al-tafsir (metode literer dalam penafsiran); suatu metode yang berusaha untuk menggabungkan teori-teori dalam disiplin ilmu linguistik ke dalam penafsiran Qur`an. Pendekatan kedua lebih berdimensi kekinian dan aplikatif. Dengan adanya latar (asbabu an Nuzul), kajian terhadap struktur sosial masyarakat Arab, pengalaman historisnya (historical criticism), kemudian diimajinasikan untuk melihat kembali realitas sekarang.

[2] Julien Benda, The Betrayal of Intellectuals, p.xix

[3] Uraian ini didapatkan dari B Suryasmoro Ispandrihari, Penampakan Bunda Maria Counter Discourse atas Hegemoni Gereja dan Rezim Orba, Skripsi S1 Antropologi UGM tahun 2000.

[4] Ibid

[5] Gambaran didapatkan dari kolom Prof. Teuku Jakob, Kedaulatan Rakyat, 24 Juni 2004.